ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK

Akuntansi keuangan pemerintahan memerlukan suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu sejalan dengan bagaimana akuntansi pemerintahan dilaksanakan di Indonesia. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitiatif untuk mengukur perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan skala pengukuran rasio keuangan daerah, diantaranya; rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio belanja langsung dan tidak langsung. Hasil dari pengukuran dan analisis dalam penelitian ini didapatkan secara berurutan dari tahun 2020 hingga 2022 sebagai berikut; rasio kemandirian masuk dalam kategori rendah sekali, rasio derajat desentralisasi fiskal; masuk dalam kategori sangat kurang. Rasio indeks kemampuan rutin masuk dalam kategori sangat kurang. Rasio keserasian masuk dalam kategori cukup efektif. Rasio pertumbuhan masuk dalam kategori sangat kurang. sedangkan untuk rasio belanja langsung dan tidak langsung masuk dalam kategori sangat kurang. secara keseluruhan kemampuan keuangan mengalami perkembangan. Namun masih masuk dalam kategori kurang. Dari semua analisis dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020 hingga 2023 APBD belum mampu mendukung secara optimal jalannya otonomi daerah.

Kata kunci; APBD, Rasio Keuangan Daerah, Lampung Timur, Otonomi Derah